Bagikan Berita/artikel ini
BANDUNG | centralberitarakyat.com – Pemda Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan kebijakan besar berupa moratorium atau penghentian sementara penebangan hutan di wilayah yang dinilai berpotensi menimbulkan bencana. Kebijakan ini akan segera diumumkan dalam waktu dekat sebagai langkah tegas menyelamatkan hutan Jabar yang kondisinya semakin kritis.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa saat ini kerusakan hutan di Jawa Barat berada pada level yang mengkhawatirkan dan membutuhkan tindakan cepat.
“Pemda Provinsi Jawa Barat akan segera membuat moratorium larangan penebangan areal hutan yang memiliki potensi terjadinya musibah. Moratorium akan disiapkan dan secepatnya diluncurkan,” ujar Dedi Mulyadi, Rabu (03/12/2025).
Menanam Pohon Penting, Tapi Melindungi Pohon Lebih Penting
Menurut Dedi, upaya pelestarian tidak cukup hanya dengan melakukan penanaman pohon. Ia mencontohkan, menanam 1.000 pohon belum tentu menghasilkan 100 pohon yang benar-benar tumbuh besar. Namun, menebang 1.000 pohon akan langsung menghilangkan manfaat ekologis yang sangat besar bagi lingkungan.
“Kita tinggal di bumi, jadi bumi ini harus kita rawat dan jaga, bukan kita rusak,” tegasnya.
Dedi Mulyadi juga mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar 20 persen hutan di Jawa Barat yang masih benar-benar utuh, sementara 80 persen sisanya mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat kebijakan perlindungan hutan menjadi urgensi yang tak bisa ditunda.
Gerakkan Warga Rawat Hutan, Dapat Upah Harian Rp50 Ribu
Selain moratorium, Pemprov Jabar juga sedang menyiapkan program pemberdayaan masyarakat untuk mengelola 1–2 hektare hutan dengan sistem menanam dan merawat pohon hingga tumbuh kuat. Masyarakat yang ikut terlibat akan menerima upah harian sebesar Rp50.000 sebagai bentuk dukungan ekonomi.
Program ini dirancang agar warga tidak hanya menjadi penjaga lingkungan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan produktif.
Jenis pohon yang akan ditanam merupakan kombinasi antara pohon hutan yang tidak boleh ditebang, seperti jamuju dan tanjung, serta pohon produktif seperti petai, jengkol, dan nangka, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Perhutani untuk memastikan ketersediaan lahan kosong yang dapat dikelola dalam program ini.
(Humas Jabar)
(NW)