Yeti Wulandari Desak Blueprint Drainase Terpadu, Soroti Pentingnya Sinergi Depok–Jakarta–Jabar Atasi Banjir

Bagikan Berita/artikel ini

Depok| centralberitarakyat.com  – Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hj. Yeti Wulandari kembali menegaskan urgensi penyusunan ‘Blueprint Drainase’ sebagai solusi komprehensif dalam mengatasi banjir. Namun demikian, ia menekankan, bahwa langkah teknokratis tersebut harus segera diiringi dengan pembentukan sinergitas lintas wilayah, khususnya antara pemerintah Kota Depok, DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

“Yang paling mendesak saat ini adalah membangun sinergitas konkret antar dinas terkait, baik di Depok, Jakarta, maupun Jawa Barat. Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial karena aliran air itu lintas wilayah”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok, Rabu 1/4/2026.

Menurut Pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini, normalisasi aliran air harus menjadi prioritas bersama dengan pendekatan menyeluruh dari hilir ke hulu.

Ia menilai, bahwa selama ini koordinasi antarwilayah masih belum optimal sehingga penanganan banjir cenderung bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan.

“Kita harus fokus pada normalisasi aliran air dari hilir ke hulu secara terintegrasi. Kalau hilirnya di Jakarta tidak siap, sementara hulunya di Depok dan Jawa Barat tidak ditata, maka banjir akan terus berulang”, terangnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kesamaan visi antar pemerintah daerah dalam mengelola sistem drainase regional. Menurutnya, ego sektoral harus ditinggalkan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Dinas-dinas terkait harus duduk bersama, menyusun langkah teknis, dan memastikan implementasi berjalan serempak. Ini bukan hanya soal wilayah administratif, tapi soal ekosistem air yang saling terhubung”, ungkapnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan, bahwa normalisasi tidak hanya mencakup pengerukan dan pelebaran saluran, tetapi juga pengendalian tata ruang dan perlindungan daerah resapan air.

Ia menyebut bahwa tanpa komitmen bersama lintas daerah, upaya normalisasi akan sulit memberikan dampak signifikan.

“Normalisasi harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem, dari hulu hingga hilir. Ini membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya program jangka pendek di masing-masing daerah”, jelasnya.

Ia pun mendorong agar Pemerintah Kota Depok segera membentuk forum koordinasi tetap lintas wilayah yang fokus pada pengendalian banjir. Forum ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan sinkronisasi program antar daerah.

“Harus ada forum tetap yang mempertemukan dinas terkait dari Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Dengan begitu, setiap kebijakan bisa langsung terkoordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri”, bebernya.

Di sisi lain, Hj. Yeti Wulandari mengingatkan, bahwa keberhasilan penanganan banjir juga membutuhkan dukungan masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Infrastruktur dan kebijakan sudah kita dorong, tapi partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting, dan ini harus berjalan beriringan”, tambahnya.

Hj. Yeti Wulandari kembali menegaskan, bahwa momentum pembenahan sistem drainase harus segera dimanfaatkan dengan langkah konkret dan kolaboratif lintas wilayah.

“Kalau kita serius ingin menyelesaikan banjir, maka sinergitas Depok, Jakarta, dan Jawa Barat harus segera diwujudkan. Fokus kita jelas, normalisasi aliran air dari hilir ke hulu secara terpadu dan berkelanjutan”, tandasnya.

(NW)

Related Posts

Lonjakan Pasien Warnai Operasi Bibir Sumbing Gratis di RSUD ASA Depok

Bagikan Berita/artikel ini

Bagikan Berita/artikel iniDepok| centralberitarakyat.com  – Lonjakan pasien mewarnai pelaksanaan operasi bibir sumbing gratis di RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) Depok pada 16–17 April 2026. Sejak tahap skrining, jumlah pendaftar terus…

Baca selengkapnya

PANDAWA Desak APH Usut Tuntas Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan ASN di Lingkungan Pemkab Bogor

Bagikan Berita/artikel ini

Bagikan Berita/artikel iniBogor| centralberitarakyat.com  – (17- April- 2026) Koordinator PANDAWA (Pengawal Hak Warga dan Pengawas Anggaran Negara) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait indikasi kuat adanya praktik transaksional atau “jual beli…

Baca selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jabodetabek

Nahari Resmi Jabat Ketua RT 03/10 Sukatani, Siap Benahi Lingkungan dan Atasi Persoalan Sampah

  • By Nawawi
  • April 6, 2026
  • 102 views
Nahari Resmi Jabat Ketua RT 03/10 Sukatani, Siap Benahi Lingkungan dan Atasi Persoalan Sampah

Lautan Peziarah Padati TPU Cimpaeun Depok di Hari Lebaran, Tradisi Ziarah Kian Semarak

  • By Nawawi
  • Maret 22, 2026
  • 45 views
Lautan Peziarah Padati TPU Cimpaeun Depok di Hari Lebaran, Tradisi Ziarah Kian Semarak

Kebersamaan Keluarga Ahmad Syafei Sambut Bulan Ramadhan Lewat Tradisi Cucurak

  • By Nawawi
  • Februari 17, 2026
  • 125 views
Kebersamaan Keluarga Ahmad Syafei Sambut Bulan Ramadhan Lewat Tradisi Cucurak

Pemkab Bogor Pastikan Dana Pembayaran Kontraktor Aman, Target Cair Sebelum Ramadan

  • By Nawawi
  • Januari 29, 2026
  • 143 views
Pemkab Bogor Pastikan Dana Pembayaran Kontraktor Aman, Target Cair Sebelum Ramadan

Perkuat Tata Kelola ZIS, BAZNAS Depok Gandeng BKMM dan BPJS Ketenagakerjaan

  • By Nawawi
  • Januari 6, 2026
  • 149 views
Perkuat Tata Kelola ZIS, BAZNAS Depok Gandeng BKMM dan BPJS Ketenagakerjaan

Disdik Depok Apresiasi Kelulusan Guru PPG Batch 3 Tahun 2025, Dorong Profesionalisme dan Inovasi Pembelajaran

  • By Nawawi
  • Desember 24, 2025
  • 157 views
Disdik Depok Apresiasi Kelulusan Guru PPG Batch 3 Tahun 2025, Dorong Profesionalisme dan Inovasi Pembelajaran