Bagikan Berita/artikel ini
Jakarta | centralberitarakyat.com – Pemerintah mengumumkan langkah keras untuk membersihkan praktik rokok ilegal dan penghindaran pajak yang selama ini merugikan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi menggandeng TNI dan Polri dalam operasi penegakan hukum terpadu guna membongkar jaringan gelap yang kerap berlindung di balik “beking” kuat.
Langkah tegas ini disampaikan Purbaya usai pertemuan strategis bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut Purbaya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci untuk menembus praktik penghindaran pajak yang selama ini sulit disentuh karena adanya perlindungan jaringan tertentu di lapangan.
“Kami sepakat memperkuat penegakan hukum dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Polri dan TNI. Tujuannya jelas, agar praktik-praktik yang selama ini merasa aman karena ada backing, tidak lagi punya tempat,” tegas Purbaya.
Operasi gabungan ini ditargetkan mulai berjalan efektif dalam waktu satu bulan ke depan. Fokus awal akan diarahkan pada pemberantasan peredaran rokok ilegal, yang dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara terbesar.
Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah penggerebekan terhadap wajib pajak bandel yang terindikasi melakukan manipulasi kewajiban pajak dan bersembunyi di balik jaringan pelindung tertentu.
“Rokok ilegal akan menjadi pintu masuk. Setelah itu, pengumpulan pajak akan kami efektifkan secara menyeluruh,” ujar Purbaya menegaskan.
Pemerintah berharap operasi terpadu ini dapat memberikan efek jera, memutus mata rantai mafia rokok ilegal, serta mengamankan penerimaan negara demi kepentingan publik yang lebih luas.
(NW)