“Dari Aspirasi ke Aksi: Hj. Yeti Wulandari Tancap Gas Atasi Banjir Cimanggis Lewat Penataan Drainase Terpadu”

Depok | centralberitarakyat.com – Respons cepat terhadap keluhan warga kembali ditunjukkan oleh Hj. Yeti Wulandari, Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Gerindra. Pasca merealisasikan bantuan Ambulance Kesehatan di RW12, ia langsung menerima aspirasi warga RT4/RW9, Kelurahan Pasir Gunung Selatan (PGS), Kecamatan Cimanggis, terkait persoalan banjir musiman akibat sistem drainase yang belum optimal.

Menindaklanjuti laporan tersebut, pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini melakukan peninjauan lapangan bersama Lurah PGS dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Langkah ini mencerminkan pendekatan berbasis Evidensi (Evidence Based Policy), di mana keputusan diambil melalui observasi langsung terhadap kondisi riil di lapangan, bukan sekadar asumsi administratif.

“Setelah saya berdialog langsung dengan warga, persoalan utamanya memang terletak pada sistem drainase yang belum optimal. Ini bukan hanya soal luapan air dan genangan, tapi menyangkut kenyamanan dan kesehatan masyarakat”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok, Minggu 19/4/2026.

Ia menekankan urgensi intervensi struktural melalui penurapan saluran air guna meningkatkan kapasitas aliran.

“Kita sepakat bahwa penurapan drainase harus segera dilakukan agar aliran air lebih lancar dan n tidak lagi meluap saat hujan deras”, terangnya.

Menurut Politisi Senior Gerindra Kota Depok yang kerap dipanggil ‘Emak Aing’ oleh warga Cimanggis ini, observasi langsung merupakan instrumen krusial dalam menghindari kebijakan yang bersifat parsial dan tidak tepat sasaran.

“Permasalahan drainase tidak bisa ditunda. Ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga. Saya melihat langsung kondisi di lapangan, dan memang perlu ada penanganan struktural”, jelasnya.

Secara teknis, penurapan drainase dinilainya sebagai solusi jangka menengah yang mampu memperkuat struktur saluran sekaligus meningkatkan daya tampung air.

Dengan intervensi ini, potensi luapan akibat intensitas curah hujan tinggi di wilayah Depok dapat ditekan secara signifikan.

“Saya ingin ke depan warga tidak lagi khawatir dengan banjir musiman. Kita bangun lingkungan yang lebih tertata dan aman”, ungkapnya, menegaskan orientasi kebijakan yang berbasis mitigasi risiko lingkungan dan keberlanjutan tata ruang.

Lebih lanjut, Hj. Yeti Wulandari pun menegaskan, bahwa fungsi legislator tidak berhenti pada aspek penganggaran, tetapi juga mencakup pengawasan implementasi kebijakan.

“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi warga hingga terealisasi. Infrastruktur dasar seperti drainase harus menjadi prioritas”, tegasnya.

Ia juga menolak pendekatan simbolik dalam pelayanan publik.

“Saya ingin setiap laporan warga ditangani dengan pendekatan nyata. Karena itu, saya turun langsung melihat kondisi di lapangan agar solusi yang diambil benar-benar tepat”, bebernya.

Sebagai langkah lanjutan, Hj. Yeti Wulandari secara tegas mendesak jajaran Kelurahan dan dinas terkait untuk menyusun perencanaan drainase terpadu berbasis sistem (Blueprint Drainase).

“Saya minta ini tidak berhenti pada penurapan saja. Harus ada ‘Blueprint Sistem Drainase’ yang terintegrasi, sehingga aliran air bisa dipetakan, dikontrol, dan ditangani dengan cepat ketika terjadi masalah. Ini penting agar penanganan ke depan lebih sistematis dan terukur”, tandasnya.
(NW)