Darurat Kemanusiaan di Balik Kemegahan Proyek Bogor: Rezim Rudy-Ade Dikritik Lebih Pilih Pencitraan Dibanding Nyawa Anak Bangsa

BOGOR| centalberitarakyat.com – Kepemimpinan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi di Kabupaten Bogor kini berada di bawah sorotan tajam skala nasional. Di tengah ambisi pembangunan fisik yang masif, Kabupaten Bogor justru mencatatkan rapor merah yang memalukan: menduduki predikat angka kemiskinan dan kasus stunting tertinggi di Indonesia. Jumat (20/3/2026).

Ironi ini memicu gelombang kritik keras dari berbagai aktivis sosial dan pengamat kebijakan publik. Pemerintah daerah dituding sengaja menutup mata terhadap realitas sosial demi mengejar estetika pembangunan yang bersifat “kosmetik” dan sekadar pencitraan politik.

*Rekor Pahit: Juara Satu Stunting dan Kemiskinan*

Data terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor gagal memberikan jaminan gizi dan kesejahteraan dasar bagi warganya. Status sebagai wilayah dengan angka stunting nomor satu di Indonesia bukan sekadar statistik, melainkan bukti kegagalan sistemik rezim saat ini dalam mengelola skala prioritas.

“Sangat tidak logis jika sebuah kabupaten yang bertetangga langsung dengan ibu kota negara memiliki angka kemiskinan dan stunting tertinggi. Ini bukan masalah kekurangan dana, tapi masalah ke mana dana itu dibuang. Rezim Rudy-Ade lebih sibuk membangun monumen dan proyek fisik yang terlihat mentereng di kamera, sementara ribuan anak di pelosok Bogor kehilangan masa depan karena kurang gizi,” ujar” Rizwan riswanto ( ketua BPI KPNPA BOGOR)dan
Pengamat kebijakan publik.

*Absennya Transparansi dan Inklusivitas.*

Pemerintahan Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi juga dinilai gagal dalam menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan anggaran dinilai tidak transparan dan jauh dari azas akuntabilitas. Keputusan-keputusan strategis lebih banyak diambil dalam “ruang gelap” tanpa melibatkan partisipasi publik yang inklusif.

Beberapa poin kritis yang disorot meliputi:

. *Alokasi Anggaran yang Timpang:
Porsi anggaran untuk pembangunan fisik yang spektakuler jauh melampaui anggaran intervensi kemiskinan dan kesehatan masyarakat.

*. Kebijakan Tidak Inklusif:*Kelompok rentan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas dianggap hanya menjadi objek pelengkap dalam laporan, bukan subjek pembangunan.

*. Pencitraan vs Realitas:*Penggunaan media sosial dan kanal komunikasi publik yang masif digunakan untuk memoles citra pemimpin, sementara keluhan warga di akar rumput soal akses pangan dan kesehatan kerap diabaikan.

*Tuntutan Audit Nasional.*

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, muncul desakan agar pemerintah pusat segera turun tangan melakukan audit investigatif terhadap penggunaan APBD Kabupaten Bogor. Publik menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekadar janji manis di atas baliho.

“Bogor tidak butuh beton yang megah jika warganya kelaparan. Kami menuntut transparansi total dan perubahan haluan kebijakan yang lebih memanusiakan manusia,” tegas (Rizwan riswanto).

(NW)