BPN dan DPRD Kota Depok Satukan Visi: Perkuat Layanan Pertanahan, Jawab Aspirasi Warga

centralberitarakyat.com, Depok – Langkah nyata untuk memperkuat layanan pertanahan di Kota Depok terus digalakkan. Kali ini, sinergi strategis ditunjukkan melalui kolaborasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan DPRD Kota Depok, dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD ke Kantor Pertanahan Kota Depok pada Selasa (5/8/2025).

Kolaborasi ini bertujuan menyatukan langkah antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung dan konkret.

Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Kota Depok, Nina Windialika, menyambut baik pertemuan tersebut, yang menurutnya menjadi ruang koordinasi penting untuk menindaklanjuti beragam aspirasi warga terkait pertanahan.

> “Kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Ini bentuk sinergi nyata antar-lembaga. Banyak aspirasi warga yang masuk lewat DPRD, dan kami langsung tanggapi sesuai kewenangan kami,” ujarnya.

Aduan Warga Ditindaklanjuti Langsung

Dalam dialog hangat yang berlangsung, sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari proses sertifikasi tanah, keterlambatan pelayanan, kendala administrasi PTSL, hingga laporan sengketa lahan. Beberapa aduan yang dapat langsung ditindaklanjuti, langsung diserahkan kepada petugas teknis di lapangan.

> “Kami respons cepat setiap laporan yang masuk dan bisa ditindaklanjuti. Ini bentuk komitmen kami terhadap pelayanan publik yang cepat dan akurat,” jelas Nina.

Arsip Tertib, Layanan Lebih Cepat

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya pengelolaan arsip yang tertib dan profesional. Nina menyebut bahwa arsip adalah jantung data layanan, sehingga harus didukung dengan sistem yang kuat.

> “Kalau arsip tak tertata, pelayanan bisa terganggu. Kami butuh dukungan untuk memperkuat sistem pengarsipan agar layanan bisa lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi arsip adalah langkah penting, namun harus dilakukan secara bertahap, dengan standar keamanan tinggi dan tetap mempertahankan arsip fisik sebagai bukti hukum.

Dorong Dukungan Anggaran & Evaluasi Program PTSL

Dalam forum tersebut, BPN turut mendorong dukungan legislatif untuk penguatan anggaran pelayanan pertanahan. Hal ini sangat relevan mengingat sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, terutama dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

> “Tahun lalu saja, BPHTB menyumbang hampir Rp500 miliar. Ini menunjukkan bahwa pertanahan bukan hanya urusan teknis, tapi juga berkontribusi langsung pada kas daerah,” ungkap Nina.

Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, BPN akan membentuk tim khusus untuk menyisir kembali data administrasi program PTSL tahun 2018–2024 yang masih menyisakan kendala. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tuntas.

> “Kami akan proses ulang data-data yang belum rampung. Ini bentuk komitmen kami menyelesaikan warisan administrasi agar masyarakat bisa segera mendapatkan hak mereka,” tegasnya.

Transformasi Digital Lewat Anjungan Mandiri

Tak hanya itu, BPN Kota Depok juga tengah mengembangkan inovasi layanan melalui Anjungan Mandiri, yakni mesin otomatis untuk pencetakan sertifikat tanah yang bisa diakses langsung oleh masyarakat. Inovasi ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan menuju era pertanahan digital yang cepat, transparan, dan efisien.

> “Dengan sinergi kuat bersama DPRD dan dukungan pemerintah daerah, kami optimis bisa menghadirkan layanan pertanahan yang benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkas Nina.

(NW)