Reses Turun Lapangan Lebih Dulu, Hj. Yeti Wulandari Ubah Forum Seremonial Jadi Alat Pastikan Program Jalan

Depok | centralberitarakyat.com  –  Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari, menghadirkan pendekatan tak lazim dalam agenda reses. Alih-alih sekadar menyerap aspirasi di ruang pertemuan, politisi Partai Gerindra itu terlebih dahulu turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan warga benar-benar terverifikasi secara faktual.

Konsep tersebut diterapkan saat reses di Komplek Paspampres, RT 08, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kamis (29/1/2026). Bagi Yeti, reses bukan sekadar rutinitas politik, melainkan instrumen evaluasi nyata atas implementasi kebijakan yang telah diajukan berbasis temuan lapangan.

“Saya datang dulu, melihat langsung kondisinya, lalu ajukan program. Setelah disetujui, barulah reses digunakan untuk menjelaskan apa yang akan dikerjakan,” ujar Srikandi Gerindra Depok itu.

Pendekatan ini, menurutnya, menjadi koreksi atas pola perencanaan pembangunan yang kerap terputus dari realitas kebutuhan warga. Ia menilai banyak kawasan permukiman menanggung ketertinggalan layanan dasar akibat kebijakan yang terlambat merespons.

“Ini bukan soal membangun yang baru, tapi mengejar ketertinggalan lama yang dibiarkan menumpuk,” tegasnya.

Sebagai pimpinan DPRD Kota Depok yang telah menjabat empat periode, Yeti menyoroti persoalan infrastruktur dasar seperti jalan rusak dan drainase bermasalah sebagai isu struktural, bukan sekadar kerusakan kasuistik.

“Menambal jalan tanpa memperbaiki drainase hanya memindahkan masalah ke waktu berikutnya,” jelasnya.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu menekankan bahwa tata kelola air permukaan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Karena itu, ia mendorong penataan kawasan terpadu yang menyatukan perbaikan jalan, sistem drainase, dan lingkungan permukiman dalam satu kebijakan utuh.

“Saya tidak mau pekerjaan setengah-setengah. Jalan, drainase, dan lingkungannya harus ditata sekaligus agar manfaatnya bertahan lama,” ungkapnya.

Ia menegaskan, indikator keberhasilan pembangunan kawasan bukan pada serapan anggaran semata, melainkan pada hilangnya genangan air yang selama ini menjadi momok warga setiap musim hujan.

“Air tidak boleh lagi menjadi musuh warga,” katanya lugas.

Menurut Yeti, pendekatan integratif juga penting untuk mencegah pemborosan anggaran akibat pembangunan yang terfragmentasi. Genangan berulang, kata dia, mencerminkan kegagalan desain sistem, bukan sekadar keterbatasan dana.

“Penataan kawasan bertujuan memutus pola tambal-sulam yang mahal biayanya tapi minim dampak,” ujarnya.

Tak hanya infrastruktur fisik, Yeti juga menempatkan layanan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan. Usulan pembangunan Posyandu dan taman bermain anak dinilainya sebagai investasi kesehatan komunitas dan masa depan generasi muda.

“Posyandu itu menyangkut keselamatan ibu dan anak. Taman bermain adalah ruang tumbuh kembang, bukan sekadar pelengkap,” tuturnya.

Politisi yang akrab dijuluki warga Cimanggis dengan sebutan “Emak Aing” itu menegaskan bahwa kehadiran negara harus diukur dari sejauh mana layanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kalau negara hadir, dampaknya harus terasa dari layanan kesehatan dan lingkungan terdekat warga,” ucapnya.

Ia pun menutup dengan penegasan soal akuntabilitas. Menurutnya, aspirasi warga tidak boleh berhenti di forum reses, tetapi harus masuk perencanaan, direalisasikan, dan diawasi bersama.

“Warga berhak tahu apa yang disetujui, kapan dikerjakan, dan bagaimana prosesnya. Reses tidak boleh berhenti di tenda dan mikrofon, tapi harus terlihat di jalan, drainase, dan layanan kesehatan lingkungan,” pungkasnya.

(NW)