Didesak Hidupkan Lagi UHC, Pemkot Depok Tegas Pilih Fokus Efisiensi dan Program Prioritas

DEPOK| centralberitarakyat.com   – Wacana mengaktifkan kembali program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Depok kembali mencuat dalam pembahasan di DPRD Kota Depok. Namun di tengah dorongan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok justru menegaskan arah kebijakan yang berbeda dengan mengedepankan efisiensi anggaran dan penguatan program-program prioritas daerah.

Dorongan agar UHC kembali diberlakukan disampaikan Fraksi PKS DPRD Kota Depok dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang sebelumya. Dalam forum tersebut, Fraksi PKS menilai program UHC memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat dan layak menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menanggapi usulan tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus melakukan penataan anggaran secara lebih efektif dan terukur. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang lebih luas.

Supian menjelaskan bahwa Pemkot Depok berupaya memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Karena itu, setiap usulan program akan dikaji secara mendalam sebelum diputuskan untuk dijalankan.

“Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Karena itu, berbagai program akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kondisi fiskal daerah,” ujarnya dalam pembahasan rapat paripurna. Senin (22/6/2026).

Perdebatan mengenai keberlanjutan UHC pun menjadi salah satu isu yang menyita perhatian dalam sidang paripurna tersebut. Di satu sisi, sejumlah kalangan berharap cakupan jaminan kesehatan masyarakat dapat kembali diperluas melalui skema UHC. Namun di sisi lain, pemerintah daerah menilai pengelolaan anggaran yang sehat dan berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Pembahasan ini diperkirakan masih akan berlanjut dalam agenda-agenda legislatif berikutnya. DPRD dan Pemkot Depok diharapkan dapat menemukan formulasi terbaik agar kebutuhan layanan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan stabilitas keuangan daerah.

Dengan dinamika yang berkembang saat ini, publik menanti langkah akhir Pemkot Depok: apakah akan membuka kembali jalan bagi program UHC atau tetap bertahan pada strategi efisiensi anggaran demi menjaga keberlanjutan pembangunan kota.
(NW)