KEPALA BULOG BOGOR MENGHINDAR, BERAS TAK LAYAK KONSUMSI UNTUK RAKYAT MISKIN TAK DIKLARIFIKASI

Depok| centralberitarakyat.com , 29 Mei 2026 – Kepala Pimpinan Bulog Bogor, Dadan Iriawan, bungkam dan menolak ditemui wartawan untuk mengklarifikasi temuan beras tak layak konsumsi yang disalurkan untuk rakyat miskin di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Upaya konfirmasi yang dilakukan tim media ini untuk kedua kalinya kembali menemui jalan buntu. Dadan Iriawan diduga sengaja menghindar. Alasan yang diberikan selalu sama: “sedang ada pertemuan di Depok”.

*Lempar Tanggung Jawab, Akses Gudang Ditutup Rapat*

Pada kunjungan pertama, media hanya ditemui Rizki, yang mengaku sebagai Asisten Manajemen Penjualan. Padahal, klarifikasi soal mutu beras bukan ranah seorang asisten penjualan. Pelimpahan ke bawahan ini menguatkan dugaan adanya upaya menutup-nutupi persoalan.

Saat ditanya kondisi gudang dan diminta izin melihat stok, Rizki berdalih, “Mohon maaf gudang tidak bisa dilihat dan kebetulan persediaan beras di gudang sudah habis karena pengiriman. Yang ada saat ini beras di gudang Gunung Putri.”

Namun saat media meminta akses ke Gudang Gunung Putri, jawaban Rizki kembali mentok: “Tidak diizinkan, karena itu wewenangnya Kepala Pimpinan Bulog.”

*Ada Apa dengan Bulog Bogor?*

Sikap tertutup ini memunculkan tanda tanya besar. Beras untuk rakyat miskin ditemukan tak layak konsumsi, tapi Kepala Bulog Bogor memilih menghilang. Gudang pusat disebut kosong, gudang alternatif tak boleh dilihat. Semua pintu klarifikasi ditutup rapat.

Jika memang tidak ada yang disembunyikan, mengapa seorang Kepala Pimpinan Bulog setingkat Dadan Iriawan harus menghindar dari wartawan? Mengapa akses untuk melihat langsung kondisi beras yang disubsidi negara justru dipersulit?

Publik berhak tahu. Rakyat miskin berhak mendapat beras layak. Sampai berita ini diturunkan, Dadan Iriawan selaku Kepala Pimpinan Bulog Bogor belum memberikan satu pun pernyataan resmi terkait temuan beras tak layak konsumsi tersebut.

Sikap diam dan menghindar dari pejabat publik hanya akan mempertebal kecurigaan adanya permainan dalam penyaluran beras untuk rakyat miskin.
(NW)