PBNU Sepakati Muktamar Bersama 2026, KH Ikhsan Abdullah: Momentum Sejarah Persatuan NU

Jakarta | centralberitarakyat.com  — Di tengah dinamika dan konflik internal yang sempat mengemuka, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya mencapai kesepakatan penting untuk menggelar Muktamar Bersama pada tahun 2026.

Kesepakatan ini disambut penuh rasa syukur oleh Katib Syuriyah PBNU, Dr KH Ikhsan Abdullah, yang menilai langkah tersebut sebagai ikhtiar besar demi persatuan dan keberlangsungan jam’iyyah NU.

“Alhamdulillah barakallah. Upaya dan niat tulus dari seluruh jam’iyyah dan jamaah Nahdlatul Ulama untuk mempertemukan dua pimpinan tertinggi NU akhirnya dikabulkan Allah SWT. Ini adalah anugerah yang patut kita syukuri bersama,” ujar KH Ikhsan dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pertemuan bersejarah antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis.

Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh NU sepakat untuk menyelenggarakan Muktamar Bersama sebagai jalan keluar atas polemik internal yang sebelumnya meruncing.

“Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akhirnya bertemu di Pondok Pesantren Lirboyo, mata air ilmu yang penuh mahabbah,” ungkap KH Ikhsan.

Ia menambahkan, pertemuan yang sangat mengharukan dan telah lama dinantikan oleh warga NU ini tidak terlepas dari ikhtiar para Mustasyar, masyayikh, kiai sepuh, serta jajaran pengurus PBNU yang memiliki komitmen kuat menjaga keutuhan NU, sekaligus merawat persatuan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KH Ikhsan menilai, pertemuan tersebut menjadi titik balik penting dalam perjalanan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu. Apalagi, dialog berlangsung dalam suasana tabayun dan penuh kebijaksanaan, di bawah bimbingan para ulama sepuh NU.

Sebelumnya, pertemuan Gus Yahya dan KH Miftachul Akhyar di Lirboyo menghasilkan dua keputusan strategis. Pertama, Ketua Umum dan Rais Aam PBNU sepakat untuk segera menggelar Muktamar Bersama yang sah dan legitimate, dengan pendampingan para masyayikh sepuh dan mustasyar NU.

“Kedua, terkait waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan Muktamar akan ditentukan secara bersama oleh Ketua Umum dan Rais Aam melalui kepanitiaan yang dibentuk secara kolektif,” demikian bunyi keputusan resmi yang diterima media di
Jakarta, Kamis.

Kesepakatan ini dinilai sebagai langkah monumental dalam menjaga marwah organisasi serta memperkuat peran Nahdlatul Ulama sebagai penjaga nilai keislaman, kebangsaan, dan persatuan di Indonesia.

(NW)