Depok Resmi Terapkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Non-Tunai Lewat QRIS

centralberitarakyat.com, Depok – Era digitalisasi layanan publik di Kota Depok memasuki babak baru. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini secara resmi mengarahkan seluruh pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui sistem digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Mulai sekarang, transaksi tunai ditiadakan sepenuhnya!

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, kemudahan layanan, dan yang tak kalah penting—transparansi pengelolaan pendapatan daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana, menegaskan bahwa kebijakan ini akan berlaku secara menyeluruh, baik bagi masyarakat maupun perangkat daerah.

> “Kami ingin semua pembayaran pajak dan retribusi dilakukan secara digital lewat kanal resmi yang sudah disiapkan. Tidak ada lagi pembayaran tunai,” tegas Nina usai memimpin rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Depok, Senin (4/8/2025).

Nina menjelaskan, digitalisasi pembayaran melalui QRIS tak hanya memberikan kenyamanan bagi warga, tetapi juga menghapus potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena setiap transaksi tercatat otomatis dan bisa diaudit secara real time.

> “Kalau sudah pakai QRIS, semua tercatat rapi. Tingkat kebocoran bisa ditekan bahkan dihilangkan,” imbuhnya.

Namun demikian, tantangan masih ada. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono, mengungkapkan bahwa tingkat adopsi QRIS di kalangan masyarakat masih tergolong rendah, meskipun potensinya besar.

> “Pemanfaatannya belum optimal, padahal potensi QRIS luar biasa. Ini yang sedang kita dorong,” ujarnya.

Sebagai solusi, Pemkot Depok akan berkolaborasi dengan Bank BJB untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi, baik oleh warga maupun instansi pelaksana. Rencananya akan dibentuk desk khusus yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

> “Kami akan duduk bersama BJB untuk memetakan masalah dan mencari solusi terbaik agar penggunaan QRIS bisa lebih luas,” tutup Wahid.

Dengan penerapan sistem ini, Kota Depok berharap bisa menjadi pionir dalam tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.

(NW)