Rapat Paripurna DPRD Depok Bahas Arah RAPBN 2027 HUT ke-81 Kemerdekaan RI

DEPOK|  centralberitarakyat.com  – Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026), turut menyaksikan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Pidato Presiden yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI tersebut memaparkan sejumlah agenda strategis pemerintah untuk mempercepat transformasi nasional, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jajaran Pemerintah Kota Depok bersama DPRD Kota Depok mengikuti dan menyimak secara langsung arah kebijakan pemerintah pusat yang akan menjadi salah satu landasan pembangunan nasional pada 2027.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan sedikitnya 10 langkah strategis yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun.

Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, inflasi 2,5 persen, serta angka kemiskinan berada pada kisaran 6–6,5 persen.

Kesehatan dan Pendidikan Jadi Prioritas

Salah satu agenda besar pemerintah pada 2027 adalah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan. Pemerintah menargetkan renovasi 10 ribu Puskesmas di 7.285 kecamatan, dengan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar untuk setiap Puskesmas.

Selain itu, sebanyak 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di seluruh kabupaten/kota ditargetkan dibangun atau direnovasi dan diharapkan rampung paling lambat pada 2030.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan dan revitalisasi 441 RSUD agar setiap kabupaten/kota memiliki fasilitas kesehatan yang memadai.

RSUD tersebut akan diperkuat agar mampu menangani penyakit dengan tingkat kematian tinggi, seperti kanker, jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak juga menjadi perhatian utama.

Di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat direnovasi paling lambat pada 2029. Percepatan pembangunan dan renovasi akan dilakukan mulai 2027 dan 2028.

Sekolah juga akan dilengkapi interactive flat panel (IFP) atau layar pintar interaktif untuk mendukung proses pembelajaran.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang harus belajar di ruang kelas dengan kondisi yang tidak layak.

Indonesia Didorong Menjadi Penentu Harga Komoditas

Agenda strategis lainnya adalah rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang direncanakan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Bursa tersebut diharapkan mampu membentuk Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia bagi berbagai komoditas ekspor strategis.

Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, tetapi harus memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan harga komoditas di pasar dunia.

Pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga berbagai fasilitas yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pemanfaatan aset tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.

Supian Suri: Pemerintah Harus Hadir Melayani Masyarakat

Usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Wali Kota Depok Supian Suri menyambut positif sejumlah pesan yang disampaikan Presiden Prabowo.

Menurut Supian, inti dari pidato tersebut adalah bagaimana pemerintah benar-benar hadir memberikan pelayanan serta kesempatan yang setara kepada seluruh masyarakat.

“Semangat dari yang beliau sampaikan adalah pemerintah hadir untuk melayani masyarakat dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi,” ujar Supian.

Ia menilai berbagai program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis, merupakan bagian dari upaya memperluas akses dan kesempatan bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Supian menegaskan Pemkot Depok akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat agar masyarakat memiliki ruang yang semakin luas untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan.

“Semua punya ruang yang sama, termasuk masa depan anak-anak kita. Pemerintah menjadi bagian untuk mendukung dan mendorong apa yang menjadi harapan masyarakat,” katanya.

Reformasi Birokrasi Harus Berkelanjutan

Supian juga menyoroti pesan Presiden mengenai pentingnya pembenahan birokrasi. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi, kata Supian, harus dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi, pembenahan sistem, serta peningkatan kinerja aparatur.

“Reformasi birokrasi menjadi bagian dari semangat kita. Kita terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja,” jelasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik berjalan secara optimal.

Yeti Wulandari: Proses PAW Masih Menunggu Keputusan Partai

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Depok sekaligus Koordinator Komisi B, Hj. Yeti Wulandari, S.H., memberikan penjelasan mengenai proses Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD yang hingga kini masih berjalan.

Yeti menjelaskan bahwa tahapan yang menjadi kewenangan DPRD telah dilakukan sesuai prosedur. Namun, penetapan calon anggota DPRD yang akan menggantikan melalui mekanisme PAW masih menunggu keputusan internal partai politik terkait.

“Kalau proses dari DPRD, kami semua sudah mengikuti prosedur dan sudah selesai. Tetapi untuk penunjukan siapa yang nantinya di-PAW, itu masih menunggu keputusan dari partai,” ujar Yeti.

Menurutnya, DPRD Kota Depok belum dapat melanjutkan tahapan berikutnya sebelum menerima surat keputusan atau penunjukan resmi dari partai yang bersangkutan.

Yeti memilih berhati-hati dalam memberikan keterangan mengenai proses internal partai karena hal tersebut berada di luar kewenangan DPRD.

“Kalau suratnya sudah kami terima, tentu bisa kami proses sesuai kewenangan DPRD. Tapi sampai sekarang kami belum menerima,” katanya.

Terkait status anggota DPRD yang proses PAW-nya tengah berlangsung, termasuk persoalan hak keuangan atau gaji, Yeti menyebut hal tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Ia memastikan DPRD Kota Depok siap melanjutkan proses PAW apabila seluruh dokumen dan keputusan resmi dari partai telah diterima.

Dengan demikian, proses PAW tersebut saat ini masih menunggu keputusan internal partai sebelum dapat memasuki tahapan berikutnya di lingkungan DPRD Kota Depok.
(NW)