Hj Yeti Wulandari: Birokrasi Jangan Dipersulit, Negara Harus Hadir Memudahkan Rakyat

DEPOK|  centralberitarakyat.com  – Pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pentingnya penyederhanaan birokrasi mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari.

Hj.Yeti menilai, birokrasi yang sederhana bukan sekadar mempercepat urusan administrasi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan minim celah penyalahgunaan kewenangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hj. Yeti seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Depok dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung DPRD Kota Depok, Jumat (14/8/2026).

Menurut Hj. Yeti, arahan Presiden Prabowo harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Depok. Pelayanan publik, kata dia, semestinya dibuat semakin mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.

“Beberapa hal yang disampaikan Presiden Prabowo adalah birokrasi tidak boleh rumit. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” ujar Hj.Yeti.

Legislator Partai Gerindra tersebut menilai, rantai birokrasi yang terlalu panjang justru dapat menimbulkan persoalan baru. Selain membuat masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan, banyaknya tahapan juga berpotensi membuka celah terjadinya praktik korupsi.

Hj.Yeti menggambarkan kondisi tersebut dengan istilah “satu pintu, banyak jendela”. Menurutnya, konsep pelayanan satu pintu akan kehilangan makna apabila masyarakat masih harus melewati berbagai jalur dan tahapan yang tidak perlu.

“Kalau kita bicara masalah birokrasi yang ada di masyarakat, satu pintu banyak jendela, itu bukan hanya mempersulit, tetapi juga membuka peluang korupsi. Ini yang memang harus segera dirampingkan,” tegasnya.

Ia menyebut setidaknya ada dua manfaat utama apabila birokrasi benar-benar disederhanakan. Pertama, masyarakat akan lebih mudah memperoleh pelayanan pemerintahan. Kedua, potensi kebocoran anggaran dan peluang terjadinya korupsi dapat ditekan.

“Pertama, masyarakat lebih mudah dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, juga menutup kebocoran atau peluang korupsi,” jelas Hj.Yeti.

Kepala Daerah Diminta Selaraskan Kebijakan

Hj.Yeti menegaskan, pesan Presiden mengenai reformasi birokrasi harus diterjemahkan secara konkret oleh seluruh kepala daerah. Arahan tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus terlihat dalam bentuk perbaikan pelayanan publik di daerah.

“Makanya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seluruh kepala daerah otomatis harus mengikuti arahan beliau,” katanya.

Selain reformasi birokrasi, Yeti juga menyoroti sejumlah pesan Presiden Prabowo lainnya yang dinilai penting untuk diterapkan di daerah, di antaranya ketahanan pangan dan penguatan koperasi.

Ia menilai ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting bagi kekuatan sebuah bangsa. Kemampuan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri, menurutnya, harus terus diperkuat hingga ke tingkat daerah.

“Beliau tadi sudah banyak mengarahkan, terutama bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” ungkap Hj.Yeti.

Meski Kota Depok merupakan wilayah perkotaan dengan keterbatasan lahan pertanian, Yeti mengatakan upaya memperkuat ketahanan pangan tetap harus dilakukan.

Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat dapat mengambil peran melalui berbagai program yang sesuai dengan karakteristik wilayah perkotaan.

“Ketahanan pangan yang sudah tercapai ini juga di Kota Depok harus kita dukung,” tuturnya.

Hj.Yeti juga menyampaikan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat.

Ia menekankan agar koperasi tidak dipandang sebagai pesaing jaringan ritel. Sebaliknya, koperasi harus mampu menjadi wadah untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkembang.

“Seperti disampaikan Pak Presiden, Koperasi Merah Putih itu tolong dipahami bukan untuk menjadi pesaing dari ritel,” kata Hj. Yeti.

Bagi Hj.Yeti, seluruh arahan Presiden tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yakni menghadirkan pemerintahan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia berharap semangat reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih sederhana, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, serta kebijakan ekonomi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Intinya, pemerintah harus hadir untuk memudahkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru dipersulit oleh sistem yang seharusnya membantu mereka,” pungkasnya.
(NW)