Ketua M1R-SSB DKI Jakarta Kecam Kekerasan terhadap Anggota Brimob, Minta Publik Hentikan Stigma “Kelompok Ambon”

Jakarta|  centralberitarakyat.com  – Kasus dugaan pengeroyokan dan pembacokan terhadap dua personel Satbrimob Polda Banten memicu berbagai reaksi dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua DPD DKI Jakarta Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu (M1R-SSB), Michael Sahertian, S.E., S.H., yang secara tegas mengutuk tindakan kekerasan tersebut sekaligus mengingatkan publik agar tidak menggiring opini dengan mengaitkan kasus kriminal kepada identitas suku tertentu.

Dalam pernyataan resminya yang disampaikan pada Selasa (3/6/2026), Michael menegaskan bahwa organisasi M1R-SSB berdiri tegak dalam menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, maupun tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan hukum.

“Kami mengecam keras setiap tindakan pengeroyokan, penggunaan senjata tajam, serta aksi kekerasan yang merugikan siapa pun. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi dan hanya akan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” ujar Michael.

Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa diskriminasi.

“Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi latar belakang suku, profesi, maupun kelompok tertentu,” tegasnya.

Selain menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik, Michael juga mengajak masyarakat untuk bersikap objektif dalam memandang profesi debt collector. Ia menilai pekerjaan tersebut merupakan profesi yang sah dan legal selama dijalankan sesuai ketentuan hukum serta kode etik yang berlaku.

“Profesi debt collector merupakan pekerjaan yang diakui secara hukum dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Yang harus dikedepankan adalah kepatuhan terhadap aturan dan etika dalam menjalankan tugas,” katanya.

Lebih lanjut, Michael menyesalkan munculnya narasi yang mengaitkan pelaku dalam kasus tersebut dengan sebutan “Kelompok Ambon” tanpa dasar dan bukti yang jelas. Menurutnya, pelabelan semacam itu berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap masyarakat Maluku secara luas.

“Ciri fisik seperti rambut keriting atau warna kulit tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi asal-usul seseorang. Generalisasi seperti itu sangat berbahaya karena dapat melukai banyak warga yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa profesi debt collector saat ini dijalankan oleh masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan daerah di seluruh Indonesia. Karena itu, mengaitkan tindakan oknum dengan identitas etnis tertentu dinilai tidak tepat dan berpotensi memicu perpecahan sosial.

Dalam kesempatan yang sama, Michael mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti PETIR, MASAGA, TIB, M1R, para tokoh adat, tokoh agama, serta pemuda Indonesia Timur untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Ia juga mengingatkan para pelaku usaha jasa penagihan agar selalu mengedepankan pendekatan yang sesuai prosedur hukum dan menghindari tindakan yang mengarah pada ancaman maupun intimidasi.

“Ini adalah perbuatan oknum dan tidak bisa dijadikan representasi suatu suku, daerah, atau komunitas tertentu. Indonesia dibangun di atas semangat Bhinneka Tunggal Ika. Mari percayakan proses hukum kepada aparat dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat penting bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan upaya menjaga persatuan bangsa. Di tengah dinamika sosial yang berkembang, masyarakat diharapkan dapat menahan diri dari penyebaran stigma dan tetap mengedepankan sikap bijak demi menjaga harmoni serta keutuhan Indonesia.
(NW)