GMPB Desak Pemkab Bogor Putus Kontrak Seluruh Vendor Parkir RSUD

Bogor| centralberitarakyat.com  – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) melayangkan protes keras terkait amburadulnya sistem pengelolaan parkir di RSUD Padjajaran (RSUD Cibinong). Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera mengambil langkah ekstrem dengan memutus kontrak seluruh vendor pengelola parkir pihak ketiga di seluruh RSUD Kabupaten Bogor.

​Ketua GMPB Bogor, M. Iqbal, menilai praktik pengelolaan parkir oleh pihak swasta saat ini jauh dari kata transparan dan justru membebani masyarakat yang tengah tertimpa musibah.
​”Bupati Bogor harus segera bertindak tegas. Segera evaluasi dan berhentikan pengelolaan parkir dari pihak ketiga di seluruh RSUD. Jangan biarkan rakyat yang sedang sakit semakin terbebani,” ujar Iqbal dalam keterangannya,

Kamis (9/4/2026).
​Temuan Tarif Melambung dan Dugaan Pungli
Persoalan ini mencuat setelah GMPB melakukan investigasi di RSUD Padjajaran Cibinong. Mereka menemukan fakta tarif parkir yang mencapai puluhan ribu rupiah.

Selain beban tarif, muncul dugaan kuat praktik pungutan liar (pungli) di area rumah sakit tersebut.
​Iqbal juga menyesalkan adanya laporan mengenai oknum vendor yang diduga melakukan intimidasi dengan mendatangi kediaman warga yang mengunggah keluhan terkait tarif parkir ke media sosial.

​Desak Audit Kejari dan Pengelolaan via BUMD
Menyikapi krisis tersebut, GMPB melayangkan tiga tuntutan utama kepada Pemkab Bogor:

1.​Pemutusan Kontrak: Menghentikan kerja sama dengan PT Baraya Hiraya dan vendor pihak ketiga lainnya di seluruh RSUD Kabupaten Bogor.

2.​Audit Investigasi: Mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk mengusit tuntas aliran dana parkir yang diduga tidak transparan dan berpotensi merugikan daerah.

3.​Transparansi PAD: Mengembalikan pengelolaan parkir ke pihak RSUD atau dikelola oleh BUMD agar pendapatan masuk secara optimal ke kas daerah.

​Iqbal menegaskan, pengalihan pengelolaan ke daerah atau BUMD akan menjamin tarif yang lebih terjangkau, bahkan memungkinkan untuk digratiskan bagi masyarakat tertentu.

​”Kejari harus turun tangan melakukan audit investigasi terhadap aliran dana parkir ini. Kami menuntut transparansi penuh atas seluruh layanan publik di Bogor agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.

(Red)