DPRD Depok Gelar Paripurna Strategis, Bahas LKPJ 2025 dan Arah Pembangunan 2027

Depok| centralberitarakyat.com  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna penting dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan. Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok Tahun 2025 serta penetapan pokok-pokok pikiran DPRD untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di kawasan Boulevard Kota Kembang Sektor Anggrek, Kecamatan Cilodong, Jumat (27/3/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, dan dihadiri Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga insan pers.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD mengapresiasi kehadiran seluruh undangan sekaligus menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idulfitri 1447 Hijriah. Ia juga mengajak seluruh pihak menjadikan momentum hari besar keagamaan sebagai penguat persatuan dan semangat pelayanan publik.

“Momentum ini harus menjadi penguat ukhuwah serta mendorong peningkatan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Depok,” ujarnya.

Kuorum Terpenuhi, Paripurna Resmi Digelar

Rapat dinyatakan sah setelah memenuhi kuorum. Dari total anggota DPRD, sebanyak 38 orang tercatat hadir, terdiri dari 14 hadir langsung dan 24 mengikuti secara virtual. Dengan demikian, rapat paripurna resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

Pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat Wali Kota Depok terkait penyampaian LKPJ Tahun 2025 yang diterima DPRD pada 16 Maret 2026.

Bahas Agenda Strategis Pembangunan

Dalam rapat tersebut, DPRD menetapkan sejumlah agenda utama, mulai dari pembukaan, penandatanganan dan penyerahan keputusan DPRD terkait pokok-pokok pikiran untuk RKPD 2027, penyampaian LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2025, hingga penutupan. Seluruh peserta rapat menyetujui rangkaian agenda yang telah disusun.

Pokok Pikiran DPRD Serap Aspirasi Warga

Ketua DPRD menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil dari kegiatan reses anggota dewan yang dilaksanakan pada akhir Januari hingga awal Februari 2026. Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan berhasil dihimpun.

Hasil reses ini menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Komisi A Soroti Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Komisi A DPRD menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, serta penerapan sistem digital (e-government). Selain itu, peningkatan kualitas aparatur sipil negara berbasis merit system juga menjadi perhatian utama.

Tak hanya itu, optimalisasi pelayanan publik, integrasi layanan digital, percepatan penanganan pengaduan masyarakat, hingga penguatan regulasi daerah yang adaptif turut menjadi fokus pembahasan. Komisi ini juga mendorong peningkatan ketertiban umum melalui sinergi dengan aparat terkait.

Komisi B Fokus Ketahanan Pangan dan Ekonomi Daerah

Sementara itu, Komisi B menyoroti penguatan ketahanan pangan melalui program urban farming serta diversifikasi konsumsi masyarakat. Stabilitas pasokan dan harga pangan juga menjadi perhatian guna menjaga daya beli masyarakat.

Di sektor ekonomi, DPRD mendorong pengembangan dan inovasi pengelolaan pasar tradisional agar lebih modern dan kompetitif, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorong Pembangunan Lebih Partisipatif

Rapat paripurna ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kota Depok ke depan agar lebih partisipatif, berbasis aspirasi masyarakat, dan selaras dengan target pembangunan daerah.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

(NW)