Legislator Jabar Hasbullah Perkuat Pengawasan Pemerintahan 2026, Serap Aspirasi Warga Depok

Depok| centralberitarakyat.com  – Upaya memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus dilakukan guna memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Hal itu menjadi fokus dalam kegiatan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2026 yang digelar di Kota Depok, Jumat (13/3).

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmat, menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi DPRD selain legislasi dan penganggaran. Melalui pengawasan yang optimal, DPRD ingin memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pengawasan ini menjadi cara kami memastikan jalannya pemerintahan berlangsung transparan, akuntabel, dan hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar legislator yang akrab disapa Bang Hasbullah.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi sekaligus turun langsung ke tengah masyarakat juga menjadi sarana penting bagi DPRD untuk menyerap berbagai aspirasi warga. Dengan mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Hasbullah juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan. Partisipasi publik dinilai sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan.

“Peran masyarakat sangat dibutuhkan, baik untuk memberikan masukan maupun ikut mengawasi jalannya pembangunan agar benar-benar berjalan sesuai harapan,” jelasnya.

Selain membahas pengawasan pemerintahan, Hasbullah turut memaparkan sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mendorong pembangunan di Kota Depok. Salah satunya adalah memperjuangkan penambahan sekolah negeri guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Ia menyebut pembangunan SMK Negeri 5 Limo menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan menengah kejuruan di wilayah tersebut. Lahan untuk pembangunan sekolah tersebut berasal dari fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Kota Depok yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya sekolah baru tersebut, diharapkan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di wilayah Limo dan sekitarnya dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Tidak hanya sektor pendidikan, Hasbullah juga mengungkapkan rencana pembangunan infrastruktur berupa underpass di kawasan Citayam yang dijadwalkan pada tahun 2027 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proyek tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah, khususnya antara Depok dan daerah sekitarnya.

Sementara itu, proses pembebasan lahan untuk pembangunan underpass tersebut direncanakan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar sesuai rencana.

Menutup kegiatan sosialisasi, Hasbullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Ia juga mendorong masyarakat untuk membuka komunikasi dengan pemerintah maupun DPRD dalam menyampaikan aspirasi serta berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

“Dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD, kita bisa mewujudkan Kota Depok yang semakin maju dan lebih baik di masa depan,” tutupnya.

(NW)