Bagikan Berita/artikel ini
Depok| centralberitarakyat.com – Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali ditunjukkan oleh kalangan jurnalis di Kota
Depok. Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kota Depok bersama Balai Wartawan Depok menggelar kegiatan santunan bagi anak-anak yatim piatu dalam suasana penuh kehangatan dan kepedulian.
Acara yang berlangsung khidmat itu menjadi wujud nyata solidaritas para insan pers terhadap masyarakat yang membutuhkan. Namun di balik suasana haru dan kebersamaan tersebut, muncul sorotan tajam dari penyelenggara terkait absennya perwakilan Pemerintah Kota Depok dalam kegiatan sosial tersebut, meski undangan resmi telah disampaikan sebelumnya.
Ketua DPC IPJI Kota Depok, Anis Muriany, menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media yang tetap hadir dan mendukung kegiatan santunan tersebut. Meski demikian, ia tak menutupi kekecewaannya terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai mulai memperlakukan organisasi profesi wartawan secara tidak setara.
Menurutnya, selama ini jurnalis merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, ketidakhadiran pemerintah dalam kegiatan sosial yang digagas jurnalis dianggap sebagai sinyal kurangnya penghargaan terhadap peran tersebut.
Anis mengungkapkan bahwa fenomena ini bukan kali pertama terjadi. Ia menilai dalam beberapa kesempatan kegiatan yang digelar IPJI tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah, meskipun undangan telah disampaikan jauh hari sebelumnya.
Ia bahkan menilai pada masa kepemimpinan Supian Suri dan Chandra Rahmansyah, komunikasi dan kedekatan antara pemerintah dengan seluruh elemen jurnalis di Kota Depok mulai terasa berjarak.
“Kami ini mitra pemerintah. Wartawan juga bagian dari pilar demokrasi yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Harapannya tentu pemerintah bisa hadir bersama, bukan justru terkesan mengkotak-kotakkan organisasi wartawan,” ujarnya.
Selain itu, Anis juga menanggapi santai isu yang sempat beredar mengenai dugaan upaya “memiskinkan wartawan” dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, kekuatan utama jurnalis tetap terletak pada profesionalisme, kualitas karya, serta keberanian dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia menegaskan bahwa wartawan memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sehingga tidak perlu gentar selama bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Pandangan serupa juga disampaikan Koordinator Balai Wartawan Kota Depok, Wahyudin. Ia menyoroti masih adanya perlakuan berbeda terhadap wartawan di lapangan, mulai dari soal undangan kegiatan hingga akses informasi.
Wahyudin berharap dinamika politik yang pernah terjadi, termasuk saat momentum pilkada, tidak lagi dijadikan alasan untuk membeda-bedakan insan pers. Menurutnya, semua wartawan seharusnya dipandang sama sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Ia mengajak seluruh pihak untuk membuka lembaran baru dan bersama-sama membangun Kota Depok melalui pemberitaan yang sehat, kritis, dan konstruktif tanpa intervensi ataupun diskriminasi terhadap media tertentu.
“Tidak boleh ada lagi pilih-pilih wartawan. Semua punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi,” tegasnya.
Meski demikian, Wahyudin juga mengingatkan para jurnalis agar tetap menjaga independensi dan tidak kehilangan semangat dalam berkarya. Jika ruang komunikasi dengan pemerintah tidak terbuka, menurutnya wartawan tetap bisa menjalankan fungsi kontrol melalui tulisan yang objektif dan kritis.
“Kalau memang masih ada pembeda, kita tetap punya media masing-masing. Wartawan bisa bersikap kritis bahkan menjadi oposisi demi kepentingan publik. Yang penting tetap profesional dan terus berkarya,” ujarnya.
Di sisi lain, kegiatan santunan anak yatim tersebut tetap menjadi simbol kepedulian sosial para jurnalis Depok. Program ini disebut sebagai agenda rutin tahunan yang digelar secara swadaya oleh IPJI dan Balai Wartawan sebagai bentuk solidaritas dan empati terhadap masyarakat, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah.
(NW)