Demo Ojol Kepung Kemenhub hingga DPR, Aplikasi Akan Dimatikan Massal Hari Ini

centralberitarakyat.com, Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta, Rabu (17/9/2025). Massa dijadwalkan bergerak dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menuju gedung DPR RI, bahkan berpotensi meluas hingga kawasan Istana Negara.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, memastikan pihaknya sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan. Namun, pola pengalihan arus akan diberlakukan secara situasional.
“Harapan kami, meskipun ada perlambatan, aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan normal,” ujarnya.

Aplikasi Ojol Dimatikan Massal

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut seluruh anggota asosiasi akan menonaktifkan aplikasi sebagai bentuk solidaritas. Imbasnya, layanan transportasi online maupun pesan-antar makanan di Jakarta dipastikan terganggu.
“Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan moda transportasi alternatif. Karena pada 17 September ini, sebagian besar driver akan mematikan aplikasi secara masif,” tegas Igun.

Tuntutan Massa

Dalam aksi ini, ada sejumlah tuntutan yang akan disuarakan pengemudi ojol, di antaranya:

RUU Transportasi Online masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026.

Potongan (fee) aplikator maksimal 10 persen.

Regulasi tarif jelas untuk layanan pesan-antar barang dan makanan.

Audit terhadap potongan yang diambil regulator.

Penghapusan sistem yang menekan tarif dan merugikan pengemudi.

Usut tuntas kasus tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.

Desakan pergantian kepemimpinan di Kementerian Perhubungan.

Potensi Dampak ke Publik

Selain ojol, aksi ini juga akan diikuti mahasiswa dari berbagai kampus. Dengan skala massa yang besar dan rute strategis, demonstrasi diprediksi memengaruhi mobilitas warga ibu kota.

“Ini pergerakan nasional. Aspirasi pengemudi ojol bukan hanya soal kesejahteraan, tapi juga perlindungan hukum yang selama ini belum berpihak pada kami,” tutur Igun.

(NW)