Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kejari Cibinong dan Baznas Kabupaten Bogor

Bagikan Berita/artikel ini

Bogor | centralberitarakyat.com , Senin, 2 Februari 2026 —
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor, khususnya terkait transparansi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dalam aksi tersebut, GMPB menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik terkait sumber dana yang masuk serta penggunaan dan pengeluaran anggaran ZIS yang dikelola oleh Baznas Kabupaten Bogor. Massa aksi menilai bahwa pengelolaan dana umat harus dilakukan secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB), M. Ikbal, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap tata kelola keuangan publik, khususnya dana keagamaan yang bersumber dari masyarakat dan aparatur negara.

“Kami menilai transparansi pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dana zakat, infak, dan sedekah adalah dana umat yang wajib dikelola secara terbuka dan profesional,” tegas M. Ikbal.

Lebih lanjut, M. Ikbal menegaskan bahwa aksi unjuk rasa ini tidak berhenti pada hari ini saja. GMPB berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan terkait.

Dalam aksi tersebut, GMPB menyampaikan empat poin tuntutan, yaitu:

•Meminta Bupati Bogor untuk mengevaluasi kinerja Baznas Kabupaten Bogor, khususnya dalam hal tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS.

•Menuntut Baznas Kabupaten Bogor untuk membuka secara transparan sumber dana ZIS, baik yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

•Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran Baznas Kabupaten Bogor guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam penggunaan dana umat.

•Meminta Bupati Bogor untuk berkoordinasi dengan Baznas Provinsi dan/atau Baznas Pusat guna mencopot Ketua Baznas Kabupaten Bogor.

GMPB menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dan pemuda demi terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan mendapat pengawalan dari aparat keamanan. GMPB berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait demi menjaga integritas lembaga pengelola dana zakat di Kabupaten Bogor.

(Fakih)