Bagikan Berita/artikel ini
Jakarta | centralberitarakyat.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Pergantian ini mencakup posisi strategis mulai dari kapolres, kapolresta, hingga pejabat utama di beberapa polda.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/143/KEP./2026 tertanggal 26 Januari 2026. Rotasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, serta pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan adanya mutasi tersebut.
“Iya, benar. Rotasi ini merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dan pembinaan karier personel Polri,” ujar Brigjen Trunoyudo saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).
Pergantian Kapolres dan Kapolresta
Berikut daftar sejumlah kapolres dan kapolresta yang mengalami pergantian jabatan:
Kapolresta Denpasar, Polda Bali
Kombes Muhammad Iqbal Simatupang digantikan oleh Kombes Leonardo David Simatupang.
Kapolres Sukabumi Kota, Polda Jawa Barat
AKBP Ardian Satrio Utomo digantikan oleh AKBP Sentot Kunto Wibowo.
Kapolres Jayapura
AKBP Umar Nasatekay digantikan oleh AKBP Dionisius Vox Dei Paron Helan.
Kapolres Paser, Polda Kalimantan Timur
AKBP Novy Adi Wibowo digantikan oleh AKBP Anak Agung Gede Wibowo Sitepu.
Kapolres Banjar, Polda Jawa Barat
Jabatan Kapolres Banjar kini diemban oleh AKBP Didi Dewantoro, menggantikan AKBP Tyas Puji Rahadi.
Perubahan Pejabat Utama Polda
Tak hanya di tingkat kewilayahan, rotasi juga menyentuh jajaran pejabat utama di sejumlah polda, di antaranya:
Dirresnarkoba Polda Sulawesi Selatan: Kombes Sugeng Sudarso
Dirreskrimsus Polda Sulawesi Selatan: Kombes Andri Ananta Yudhistira
Kabidpropam Polda Kalimantan Tengah: Kombes Rudi Asriman
Kabidpropam Polda Papua: Kombes Eko Yudi Karyanto
Polri menegaskan, mutasi jabatan merupakan hal rutin dalam institusi kepolisian sebagai bagian dari regenerasi kepemimpinan, penguatan organisasi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia.
(NW)