Aliansi Masyarakat Kabupaten Bekasi Dukung Penuh KPK Bongkar Dugaan Korupsi hingga Akar Birokrasi

KABUPATEN BEKASI, JAWA BARAT | centralberitarakyat.com –  Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Warga mendesak KPK bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih dalam membongkar praktik korupsi yang dinilai telah berlangsung secara sistemik.
Masyarakat menilai penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu pihak saja.

Mereka meyakini praktik korupsi tidak mungkin dilakukan secara individual tanpa keterlibatan sejumlah pejabat di level dinas maupun struktur birokrasi di bawahnya.
“Kami ingin semuanya dibersihkan.

Tidak mungkin bupati berjalan sendiri tanpa dukungan kepala dinas yang menyiapkan paket-paket proyek. Jangan sampai hanya satu orang yang ditangkap, sementara yang lain yang ikut menikmati justru aman,” ujar Agus (42), warga Kabupaten Bekasi, Senin (22/12/2025).

Dukungan serupa juga mengalir dari media sosial. Sejumlah warganet menuntut KPK menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

 

“KPK tolong telusuri aset para kepala dinas di Bekasi. Banyak yang kekayaannya tidak wajar. Bisa jadi dari situ aliran dana proyek bermuara,” tulis salah satu akun warganet yang viral.

Sementara itu, Ketua Kosmi Indonesia menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Ia menyebut penggeledahan yang dilakukan KPK merupakan pintu masuk untuk mengungkap dugaan jaringan yang lebih luas.
“Penggeledahan ini adalah awal.

Kami mencurigai adanya mafia proyek yang melibatkan birokrat senior. Kami menuntut KPK berani menetapkan tersangka baru jika dokumen dan barang bukti mengarah pada keterlibatan oknum kepala dinas,” tegasnya.

Masyarakat Kabupaten Bekasi secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap KPK untuk membongkar dugaan korupsi hingga ke tingkat dinas, kelurahan, dan desa. Warga bahkan mendorong KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara senyap demi memastikan praktik-praktik penyimpangan dapat diungkap secara menyeluruh.

“Ini didukung penuh masyarakat. Seribu persen,” pungkas salah satu warga Kabupaten Bekasi.

Penulis: Haris Pranatha, Ketua Umum/Kepala Biro Bekasi, Jawa Barat (Pers Nasional)