Wamenag Muhammad Syafi’i Hadiri Harlah PGMI ke-17: Soroti Nasib Guru Madrasah dan Komitmen Kemenag Naikkan Anggaran

centralberitarakyat.com, Jakarta – Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. H. Muhammad Syafi’i, menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-17 Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) yang berlangsung khidmat di Sky World, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Rabu (23/7/2025).

Dalam sambutannya, Wamenag menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas eksistensi PGMI yang terus konsisten dalam membina para pendidik madrasah agar tumbuh menjadi insan berakhlak mulia dan profesional.

> “Saya ucapkan terima kasih karena bisa bersilaturahmi dengan para guru madrasah dalam Harlah ke-17 PGMI ini. Madrasah adalah benteng moral bangsa yang tidak boleh dipandang sebelah mata,” ujarnya di hadapan ratusan peserta yang hadir.

Wamenag mengungkapkan fakta menarik bahwa sejarah pendidikan madrasah di Indonesia sebenarnya lebih tua dibandingkan usia negara Republik Indonesia sendiri. Berdasarkan data Kementerian Agama, saat ini hanya 8% madrasah yang berstatus negeri, sementara 92% sisanya dikelola oleh pihak swasta.

> “Mayoritas madrasah kita dikelola swasta dengan berbagai keterbatasan. Bahkan banyak guru madrasah yang hanya menerima gaji sekitar satu juta rupiah per bulan. Namun mereka tetap sabar, jujur, dan tawakal,” ungkap Syafi’i.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya perlakuan tak pantas terhadap guru madrasah. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan peristiwa kekerasan terhadap guru, termasuk kasus pelemparan sandal ke kepala guru dan penamparan yang disertai permintaan denda hingga Rp25 juta.

> “Kita sering melihat kejadian menyedihkan di televisi. Guru madrasah dilecehkan, bahkan diperlakukan tidak manusiawi. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.

Terkait kesejahteraan dan profesionalitas guru, Wamenag mengusulkan agar proses Pendidikan Profesi Guru (PPG) dapat dipersingkat menjadi dua tahun. Ia bahkan mengaku turun langsung untuk mencarikan anggaran PPG tersebut ketika Kemenag sebelumnya menyatakan belum sanggup mengalokasikan dana dari APBN.

> “Awalnya Kemenag belum mampu menyediakan dana sekitar Rp170 miliar. Lalu saya katakan, biar saya bantu carikan dananya. Alhamdulillah, kami berhasil mendapatkan Rp200 miliar untuk mendukung program ini,” jelasnya.

Syafi’i juga menegaskan bahwa seluruh guru madrasah harus terdaftar di Kemenag. Ia meminta PGMI untuk aktif memfasilitasi pendataan dan sertifikasi guru, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan anggotanya.

> “Kalau di tahun 2027 masih ada guru PGMI yang belum tersertifikasi, maka itu adalah tanggung jawab pengurus PGMI. Organisasi ini harus hadir sebagai solusi bagi para guru,” pungkasnya.

Acara Harlah PGMI ke-17 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjuangan panjang guru madrasah di Indonesia, sekaligus memperkuat kolaborasi antara organisasi profesi, Kementerian Agama, dan seluruh pemangku kebijakan dalam membangun masa depan pendidikan Islam yang lebih adil dan berkualitas.

(NW)