Langkah Nyata Cegah Banjir, Hj. Yeti Wulandari Dorong Musrenbang 2026 Prioritaskan Blueprint Drainase

Depok | centralberitarakyat.com  – Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun Anggaran 2026 dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari, untuk mendorong perubahan paradigma penanganan banjir dari pendekatan reaktif menjadi perencanaan berbasis sistem.

Salah satu langkah strategis yang ditekankan anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini adalah, penyusunan ‘Peta Saluran Air’ per Kelurahan atau ‘Blueprint Drainase’ sebagai dasar kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Menurutnya, absennya ‘Peta/Blueprint Drainase’ yang komprehensif selama ini menyebabkan penanganan genangan dan banjir di tingkat Kelurahan cenderung bersifat parsial dan tambal sulam.

“Musrenbang seharusnya tidak lagi hanya menghasilkan daftar usulan fisik, tetapi melahirkan kerangka perencanaan yang berbasis data dan karakter wilayah. ‘Blueprint Drainase’ menjadi instrumen kunci untuk itu”, tegas pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini, Senin 19/1/2026.

Politisi Gerindra jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini juga menekankan, bahwa penyusunan peta saluran air harus berangkat dari prinsip hidrologi dasar, yakni aliran air secara alami bergerak menuju titik terendah.

Tanpa pemahaman tersebut dinilainya, pembangunan drainase berpotensi tidak sinkron antarwilayah, bahkan memindahkan persoalan banjir dari satu titik ke titik lain.

“Jika perencanaan tidak memperhatikan kontur dan arah aliran, maka yang terjadi hanyalah relokasi masalah, bukan penyelesaian”, terangnya.

Lebih lanjut, Hj. Yeti Wulandari menilai, bahwa kondisi geografis Kota Depok yang memiliki banyak sungai dan anak sungai sejatinya merupakan keunggulan ekologis yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Keberadaan Sungai semestinya bisa diintegrasikan dalam perencanaan sistem drainase Kelurahan hingga Kota sebagai satu kesatuan sistem hidrologi”, bebernya.

“Sungai bukan sekadar batas wilayah, tetapi harusnya dijadikan tulang punggung sistem pengendalian air perkotaan”, tandasnya.

Pimpinan DPRD Kota Depok yang dikenal sangat peduli dengan isu-isu sosial kemasyarakatan dan lingkungan ini, juga mendorong agar ‘Blueprint Drainase’ hasil Musrenbang Kelurahan dapat diselaraskan dengan perencanaan di tingkat Kecamatan dan Kota, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.

Dengan pendekatan tersebut, Srikandi Gerindra Kota Depok optimistis penanganan banjir di Depok dapat bertransformasi dari kebijakan jangka pendek menjadi strategi pembangunan infrastruktur yang terukur, efektif, dan berorientasi jangka panjang.

(NW)