Pradi Supriatna Serap Aspirasi Warga Cimpaeun, Pengawasan Pemerintahan 2026 Digelar

DEPOK| centralberitarakyat.com   – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, H. Pradi Supriatna, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di wilayah Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Senin (14/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi wakil rakyat tingkat provinsi untuk menyampaikan tugas dan fungsi DPRD sekaligus membuka komunikasi langsung dengan masyarakat terkait berbagai persoalan pemerintahan dan kebutuhan warga.

Dalam kesempatan itu, Pradi Supriatna memaparkan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat, termasuk peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Ia juga menjelaskan cakupan wilayah yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Penyampaian tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami jalur penyampaian aspirasi serta peran DPRD dalam mengawal kepentingan publik.

Kegiatan berlangsung dengan melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat setempat. Hadir Camat Tapos H. Jarkasih, Lurah Cimpauen H. Mujahidin, H. Hamzah anggota DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra, para ketua RT dan RW se-Kelurahan Cimpaeun, serta jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cimpaeun.

Turut hadir H. Asep Tajusobirin, Kepala Sekolah MI Al-Khoiriyah, yang mengikuti kegiatan tersebut bersama para tokoh dan unsur masyarakat lainnya.

Menurut Asep, kegiatan pengawasan yang digelar Pradi Supriatna memiliki nilai positif karena menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berkomunikasi secara langsung dengan wakil rakyat.

Ia menilai pertemuan tersebut penting untuk kepentingan warga, khususnya masyarakat Kelurahan Cimpaeun, karena berbagai persoalan dan kebutuhan di tingkat lingkungan dapat disampaikan melalui forum tersebut.

“Kegiatan seperti ini sangat baik karena menyangkut kepentingan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Cimpaeun. Masyarakat bisa mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi secara langsung,” ujar Asep.

Dengan adanya kegiatan pengawasan tersebut, komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah wilayah, serta masyarakat diharapkan semakin terbuka. Aspirasi yang muncul dari tingkat bawah pun dapat menjadi bahan perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan agar berbagai program pembangunan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi warga.
(NW)