DPD Forkabi Depok Tegas Tolak Wacana Jawa Barat Berganti Nama Jadi Provinsi Sunda

DEPOK| centralberitarakyat.com  –Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda secara tegas ditolak Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Kota Depok, Edi Dadang Chandra. Ia menilai gagasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan identitas, sosial, dan administratif di tengah masyarakat yang majemuk.

Bang Barok sapaan akrabnha menegaskan, Kota Depok sudah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai identitas budayanya. Ia merujuk Perda Kota Depok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan yang pada Pasal 7 menyatakan identitas budaya daerah merupakan budaya Betawi Depok.

“Depok sudah punya identitas budaya yang sah dan diakui dalam perda. Karena itu, wacana perubahan nama provinsi tidak boleh mengabaikan realitas sejarah dan hukum yang sudah ada,” ujar Barok, Jumat (10/07/2026).

Dirinya juga menyoroti Perda Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 yang kembali menegaskan bahwa berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2023, identitas budaya daerah Kota Depok adalah Betawi Depok. Menurutnya, dua regulasi itu menjadi bukti bahwa Depok memiliki jati diri budaya yang kuat dan tidak bisa dipisahkan dari akar Betawi.

Lebih lanjut dikatakan, selain soal identitas, perubahan nama provinsi berpotensi menimbulkan beban administratif yang tidak ringan. Penyesuaian dokumen resmi, data pemerintahan, hingga implikasi hukum dan sosial dinilai bisa menguras energi publik yang seharusnya dipakai untuk hal yang lebih mendesak.

“Kalau mau melestarikan budaya Sunda, silakan lakukan lewat pendidikan, seni, dan kebijakan kebudayaan. Tapi jangan sampai mengganti nama provinsi justru memunculkan kegaduhan baru,” tegasnya.

Ia menambahkan, penolakan Forkabi bukan ditujukan untuk meniadakan budaya Sunda, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, kepastian hukum, dan persatuan warga. Menurutnya, identitas budaya harus diperkuat tanpa mengorbankan tatanan pemerintahan yang sudah berjalan.

“DPD Forkabi Kota Depok mengajak pemerintah dan masyarakat bersama sama untuk lebih memprioritaskan penguatan pelayanan publik, perlindungan budaya lokal, serta menjaga harmoni, persatuan antarwarga di tengah keberagaman yang ada,” pungkasnya.

(NW)