Mahasiswa Desak Turunkan BBM dan Bubarkan MBG, Aksi di Bundaran HI Diadang Aparat

JAKARTA| centralberitarakyat.com  – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6). Aksi yang mengusung tema “Indonesia Tidak Baik-Baik Saja” itu sempat mendapat penghadangan aparat gabungan TNI dan Polri di sekitar Stasiun Sudirman sebelum massa bergerak menuju titik aksi.

Kehadiran aparat dalam jumlah besar di salah satu pusat keramaian ibu kota kembali memunculkan pertanyaan mengenai ruang kebebasan berekspresi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait kondisi ekonomi, mahasiswa menilai kritik yang disampaikan di ruang publik seharusnya dijawab dengan dialog, bukan pembatasan.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan aksi di Bundaran HI sengaja dipilih untuk menyampaikan pesan langsung kepada masyarakat.
“Ya, sudah kita menggelar di Bundaran HI untuk menyadarkan rakyat bahwa kondisi kita tidak baik-baik saja,” kata Yatalathof dalam orasinya.

Polisi sempat menawarkan agar aksi dipindahkan ke depan Gedung DPR RI atau kawasan Patung Kuda, Monas. Namun tawaran itu ditolak massa aksi.

Mahasiswa menilai lokasi tersebut tidak lagi merepresentasikan tempat yang efektif untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
“Kami tetap ingin di Bundaran HI karena DPR tidak menjalankan fungsinya,” ujar salah seorang demonstran kepada wartawan.

Pernyataan tersebut mencerminkan menurunnya kepercayaan sebagian kalangan terhadap lembaga legislatif. Bagi mahasiswa, DPR yang semestinya menjadi pengawas pemerintah dinilai semakin kehilangan daya kritis dan lebih sering menjadi pelengkap dalam pengambilan kebijakan negara.

Dalam aksi tersebut, seorang demonstran tampak mengenakan masker bergambar wajah Presiden Prabowo Subianto. Simbol itu menjadi bentuk kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat.

Selain menyuarakan isu demokrasi dan fungsi pengawasan lembaga negara, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang secara langsung menyasar kebijakan pemerintah.

Mereka mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berdampak luas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat.

Mahasiswa juga menuntut penghentian atau pembubaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program yang menyedot anggaran besar tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum menjawab persoalan ekonomi yang lebih mendesak di tengah tekanan hidup yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah membuka lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau, menjamin kebebasan berpendapat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Aksi berlangsung relatif kondusif hingga sore hari. Namun substansi yang disuarakan mahasiswa menunjukkan satu pesan yang sulit diabaikan: ketika demonstrasi terus menjadi saluran utama penyampaian keresahan publik, hal itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa sebagian masyarakat merasa aspirasinya belum cukup terakomodasi melalui jalur-jalur formal yang tersedia.

Bagi mahasiswa, persoalannya bukan sekadar lokasi demonstrasi. Yang mereka pertanyakan adalah mengapa di tengah berbagai klaim keberhasilan pembangunan, masih banyak warga yang merasa beban hidup semakin berat, sementara ruang kritik terhadap kebijakan negara kerap berhadapan dengan barikade aparat. Kritik itu mungkin tidak selalu nyaman didengar, tetapi dalam negara demokrasi, suara yang mengganggu justru sering menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai.
(FH/NW)