“Ikhtiar BPI KNPA RI Wujudkan Kemandirian APBD: Strategi Jitu Atasi Kebocoran Pendapatan di Kabupaten Bogor”

Cibinong| centralberitarakyat.com  – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KNPA RI) Kabupaten Bogor, Riswan Rizwanto, angkat bicara mengenai kondisi fiskal daerah.

Guna mencegah pembengkakan defisit anggaran yang terus berulang, BPI KNPA RI menyodorkan sejumlah strategi jitu untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
​Ketua BPI KNPA RI Kabupaten Bogor menegaskan bahwa ketergantungan pada dana perimbangan pusat harus dikurangi dengan mengoptimalkan potensi lokal yang selama ini belum tergarap maksimal.

​Optimalisasi Pajak dan Retribusi Tanpa Bebani Rakyat
​Menurut BPI KNPA RI, kunci utama mengatasi defisit bukan dengan memangkas program pro-rakyat, melainkan dengan digitalisasi sistem pajak dan ekspansi objek pajak baru. Beberapa poin strategi yang ditawarkan antara lain:

• ​Digitalisasi Monitoring Pajak (Tapping Box): Memastikan seluruh pelaku usaha hotel, restoran, dan hiburan menggunakan sistem monitoring transaksi secara real-time untuk mencegah kebocoran.

• ​Audit Potensi Pajak Parkir dan Reklame: Melakukan pendataan ulang secara masif terhadap titik-titik parkir mandiri dan reklame yang selama ini masih banyak “bocor” atau tidak berizin.
• ​Revitalisasi BUMD: Mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih produktif memberikan dividen kepada kas daerah melalui inovasi bisnis yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

. syncronize data pajak dan izin dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi.

. Melakukan update NPWP domisili, artinya NPWP yang usahanya di bogor tapi alamat perusahaan di daerah lain, agar dilakukan pindah domisili, agar NPWP terdaftar di Bogor.

​Pengawasan Ketat untuk Cegah Kebocoran
​BPI KNPA RI juga menyoroti pentingnya pengawasan internal dalam proses penagihan dan pengelolaan retribusi.

​”Kabupaten Bogor memiliki potensi luar biasa, dari sektor pariwisata hingga industri. Jika dikelola dengan transparansi tinggi dan berbasis teknologi, kami yakin defisit anggaran bisa ditekan seminimal mungkin tanpa harus menambah beban pajak bagi masyarakat kecil,” ujar perwakilan BPI KNPA RI Kabupaten Bogor.

​Kolaborasi Strategis
​LSM BPI KNPA RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran Pemkab Bogor. Mereka mengajak pemerintah daerah untuk lebih berani dalam melakukan terobosan administratif dan memperkuat penegakan hukum bagi para wajib pajak besar yang masih membandel.

​Dengan strategi yang komprehensif ini, diharapkan struktur APBD Kabupaten Bogor ke depannya menjadi lebih sehat, mandiri, dan mampu membiayai pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

(NW)