Gus Ipul Serahkan Keputusan Muktamar PBNU kepada Ulama, Percepatan Menguat

Jakarta |  centralberitarakyat.com   – Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan sikapnya untuk sepenuhnya mengikuti keputusan para ulama terkait wacana percepatan pelaksanaan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul menyusul dinamika internal PBNU, termasuk pencopotannya dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU melalui Rapat Harian Tanfidziyah.

“Saya ikut keputusan para ulama saja terkait pelaksanaan muktamar,” ujar Gus Ipul saat dihubungi media di Jakarta, Minggu (14/12/2025).

Sikap Gus Ipul tersebut sejalan dengan pernyataan mantan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), yang sebelumnya juga diberhentikan oleh Syuriyah PBNU. Gus Yahya menegaskan tidak mempermasalahkan apabila muktamar dipercepat, selama mekanisme dan syarat organisasi terpenuhi.

“Muktamar mau cepat atau lambat tidak ada masalah, yang penting syaratnya dipenuhi, yakni muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” kata Gus Yahya di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Dorongan percepatan Muktamar PBNU menguat setelah Rapat Pleno Syuriyah PBNU yang digelar di Jakarta pada Selasa (9/12/2025). Forum tersebut menginginkan agar muktamar dilaksanakan pada 2026, lebih cepat dari rencana awal yang ditetapkan dalam Muktamar Lampung, yakni pada 2027.

Rais Syuriyah PBNU, Muhammad Nuh, yang mewakili hasil pleno di Hotel Sultan Jakarta, menjelaskan bahwa rapat pleno Syuriyah pada 9–10 Desember 2025 telah menyepakati langkah percepatan muktamar. Tujuannya adalah mengembalikan siklus Muktamar NU ke jadwal normal lima tahunan, sebagaimana sebelum pandemi COVID-19.

Sementara itu, Katib Syuriyah PBNU KH Ikhsan Abdullah mengungkapkan salah satu keputusan penting Rapat Pleno PBNU pada 8–9 Desember 2025 adalah penetapan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Zulfa Mustofa ditunjuk menggantikan Gus Yahya hingga pelaksanaan Muktamar mendatang.

“KH Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum hingga Muktamar. Keputusan ini diambil untuk menjaga kesinambungan tata kelola organisasi sekaligus mengembalikan siklus kepemimpinan PBNU ke pola semula,” ujar KH Ikhsan, Jumat (12/12/2025).

KH Ikhsan menambahkan, Muktamar PBNU 2026 direncanakan digelar setelah Idul Adha. Rencana ini sejalan dengan keinginan Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar agar periodesasi kepemimpinan PBNU kembali berjalan teratur setiap lima tahun, setelah sebelumnya mengalami penundaan akibat pandemi.

Selain muktamar, Rapat Pleno yang dihadiri lebih dari 37 Pengurus Wilayah serta diikuti lebih dari 65 persen unsur PBNU, badan otonom, dan lembaga juga merekomendasikan sejumlah agenda besar. Di antaranya Peringatan Satu Abad Masehi pada 31 Januari 2026, Konferensi Besar, serta Musyawarah Nasional Alim Ulama.

“Muktamar PBNU 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk menata kembali organisasi dan memperkuat konsolidasi Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” kata KH Ikhsan. Ia menegaskan, forum tertinggi NU tersebut nantinya akan membahas isu-isu strategis, memilih kepemimpinan baru, serta menetapkan arah kebijakan organisasi ke depan, sekaligus memperkuat peran NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang kritis dan konstruktif dalam memberikan masukan bagi pemerintah demi kemajuan umat.

(NW)